Muhammadiyah menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi karhutla secara menyeluruh.
Pertama, Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh kemampuan secara optimal untuk menangani karhutla serta melindungi masyarakat terdampak. Pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas.
Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi kesehatan rentan dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi lingkungan serta langkah perlindungan yang diperlukan.
Kedua, Muhammadiyah mendesak pembenahan tata kelola hutan, lahan, dan sumber daya alam. Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, memperkuat pengawasan, serta memastikan pencegahan kebakaran berjalan konsisten sepanjang tahun.
Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya menghentikan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, korupsi, dan persekongkolan dalam pengelolaan sumber daya alam.