Selain itu, MUI menyoroti penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media peredaran zat-zat terlarang, seperti narkotika dan psikotropika.
Atas dasar itu, MUI meminta pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape. Regulasi tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok elektrik sekaligus melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari paparan nikotin dan penyalahgunaan narkoba.
Ni'am juga menegaskan bahwa aktivitas produksi dan perdagangan vape termasuk dalam ketentuan haram yang ditetapkan melalui fatwa tersebut.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tuturnya.
Sebelumnya, MUI resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).