Mulai 1 April 2026, Barang Tak Diurus Kepabeanan Jadi Milik Negara

Tangguh Yudha
ilustrasi barang yang tak diurus kepabeannya akan menjadi milik negara. (dok. Pelindo)

Sementara itu, aturan baru ini juga menghadirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian barang, seperti penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui proses lelang, pelimpahan sebagian kewenangan penetapan keberatan dan penentuan peruntukan barang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang tertentu yang berasal dari barang kiriman atau barang penumpang, serta pengaturan alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta hingga maksimal 90 hari.

Regulasi ini juga disebut akan menjadi dasar hukum pengembangan sistem aplikasi kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mendukung pengelolaan barang secara lebih terintegrasi dan transparan.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan batas waktu penimbunan serta segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barangnya. Dengan demikian, proses pengeluaran barang dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konsekuensi administratif di kemudian hari,” tambah Budi.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
22 jam lalu

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas Rp50 Miliar ke Malaysia, Ini Modus Pelaku

4 hari lalu

Airlangga Ungkap Peran PT DSI dalam Pengawasan Ekspor Batu Bara hingga Sawit

4 hari lalu

Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp267,2 Triliun per Oktober 2026, 79,5 Persen dari Target

5 hari lalu

Eks Direktur Bea Cukai Divonis 9 Tahun Penjara terkait Kasus Korupsi Impor Barang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal