Aziz menjelaskan, dari 28 unggahan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dalam dakwaan, hanya lima yang dibuat atau melibatkan Dokter Tifa. Sementara sisanya merupakan unggahan dari pihak lain yang sebelumnya juga pernah dilaporkan terkait perkara tersebut.
"Di situ nyata bahwa hanya lima unggahan yang Dokter Tifa lakukan, yang melibatkan Dokter Tifa. Sisanya itu ada dari terlapor lainnya waktu itu," ucapnya.
Dia menilai, berdasarkan asas similia similibus, perkara yang memiliki karakteristik sama seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, menurutnya, perkara terhadap pihak lain telah dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sedangkan kasus Dokter Tifa tetap dilanjutkan.
"Sepengetahuan kami ada asas similia similibus, maka perkara sama harus diputus dengan cara yang sama. Bagaimana bisa yang dilaporkan itu sudah selesai, ada proses kemudian SP3, sedangkan yang ini tetap berjalan. Itu yang maksud saya antara lain tadi ada diskriminasi di situ," ujarnya.
Aziz juga menyoroti penggunaan sejumlah unggahan dan tayangan televisi sebagai bagian dari alat bukti. Menurutnya, materi tersebut bukan dibuat maupun diunggah oleh Dokter Tifa sehingga tidak semestinya dijadikan dasar dakwaan terhadap kliennya.
"Unggahan-unggahan itu kan dari 28 hanya lima, sisanya itu bukan diunggah oleh Dokter Tifa dan Dokter Tifa tidak terlibat di situ, ada acara TV juga. Jadi hal-hal yang sebenarnya dialektika publik tapi masuk dalam ranah 'kriminalisasi' terkait dengan apa tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, itu sebenarnya yang kami kritisi," katanya.