JAKARTA, iNews.id - Sistem keserentakan pemilu lima kotak kembali diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan tersebut dimohonkan oleh mantan KPPS, PPS, dan PPK yang terlibat pada Pemilu 2019 lalu.
Kuasa hukum pemohon, Heroik Pratama menyampaikan permohonan ini didasarkan pada beban penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, PPS, dan PPK sangat luar biasa berat dengan sistem keserentakkan lima kotak.
"Pengalaman Pemilu 2019, beban berat itu membuat banyak penyelenggara pemilu kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan 800 orang lebih meninggal dunia," kata Heroik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2021).
Kondisi saat ini, kata dia, pilihan pembentuk undang-undang untuk tetap menggunakan format keserentakan pemilu lima kotak, dianggap tidak mematuhi prasyarat yang sudah diperintahkan MK di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Bahwa di dalam putusan tersebut diperintahkan, untuk memilih format keserentakkan pemilu, pembentuk undang-undang mesti melibatkan partisipasi banyak kalangan untuk mendapatkan masukan atas pilihan keserentakkan pemilu.
"Termasuk juga menghitung implikasi teknis beban penyelenggara pemilu atas pilihan format keserentakkan pemilu," ujarnya.
Dia melanjutkan, par pemohon memandang bahwa pembentuk undang-undang belum melakukan beberapa prasyarat yang diperintahkan oleh MK di dalam menentukan sistem keserentakkan pemilu.