JAKARTA, iNews.id - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menilai maraknya prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dikarenakan kurangnya perencanaan sosial. Hal itu terbukti dengan menjamurnya pekerja seks komersial (PSK) yang menjajakan diri di IKN dan sekitarnya.
Menurut Ubedilah, seharusnya pemerintah membangun perencanaan sosial yang tepat. Sebab, prostitusi pada dasarnya praktik kuno yang selalu mengikuti pembangunan.
"Pembangunan harus meminimalisasi dengan perencanaan sosial. Nah, misalnya kita temukan 3 km dari wilayah itu ada prostitusi dan pemerintah merespons dengan hilangkan 8 warung, tapi itu kan praktik kuno yang mengikuti pembangunan," ungkap dia dalam tayangan Interupsi iNews TV, Kamis (10/7/2025).
Selain itu, pemerintah dinilai tidak mampu mengantisipasi kemungkinan maraknya prostitusi karena tidak adanya kejelasan. Ia mencontohkan para suami yang harus pindah ke IKN dan jauh dari keluarganya.
Akibatnya, para suami harus membujang. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah menyiapkan tempat dan gaji yang sesuai agar bisa memboyong sanak keluarganya.
"Ada yang jauh dari keluarga, sementara itu ada kebutuhan. Itu perlu dipikirkan. Misalnya pemerintah akan menyiapkan tempat yang layak atau memberikan gaji yang cukup membiayai istri, karena nggak ada kejelasan itu bisa membawa istri, anaknya. Akhirnya mereka membujang dan problem itu pasti muncul," kata Ubedilah.
Sebelumnya, marak prostitusi menjamur di wilayah IKN. Kepala Otorita Basuki Hadimuljono pun mengakui hal itu dan mengatakan bahwa lokasi prostitusi itu telah dibubarkan.