JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.
Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri.
Forum dihadiri sejumlah perwakilan diplomatik. Tampak Dubes Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa, Dubes Papua Nugini Simon Namiss, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Dubes Vietnam Ta Van Thong, Dubes Singapura Kwok Fook Seng, dan Dubes Filipina Christopher B. Montero. Hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.
Tito menegaskan, hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito, Rabu (16/9/2026).
Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur. Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN.
Tito menegaskan, fokus BNPP tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara. Orientasi itu menempatkan perbatasan sebagai bagian penting pembangunan nasional.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.
Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga. Tujuannya agar aktivitas ekonomi yang tumbuh memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.