JAKARTA, iNews.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan potensi keluarnya petani dari sistem sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) jika pendapatan yang diperoleh terus menurun. Kondisi ini dinilai dipicu lemahnya penyerapan kredit, minimnya akses ke rantai pasok fisik bersertifikat, serta tidak transparannya perdagangan kredit RSPO.
SPKS menilai, pertumbuhan jumlah petani dan luas kebun bersertifikat RSPO belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Sebaliknya, petani harus menanggung biaya sertifikasi dan memenuhi berbagai standar tanpa kepastian manfaat ekonomi yang memadai.
Berdasarkan Kajian SPKS 2026, sepanjang 2023–2024 jumlah kelompok petani yang menjual kredit RSPO meningkat 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual hanya bertambah 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.
Pada periode yang sama, total pendapatan kelompok justru turun 7 persen, dari 7 juta dolar AS menjadi 6,5 juta dolar AS. Rata-rata pendapatan setiap kelompok penjual kredit juga merosot sekitar sepertiga, dari 82.400 dolar AS menjadi 56.000 dolar AS.
Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO. Menurutnya, pertumbuhan sertifikasi tidak seharusnya hanya diukur dari bertambahnya jumlah petani dan luas kebun bersertifikat.