Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat membeli kredit sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan tanpa harus membeli produk fisik dari petani penghasil kredit.
SPKS juga menyoroti transparansi harga dalam perdagangan kredit RSPO. Data RSPO yang diterima SPKS menunjukkan harga sekitar 7,5 dolar AS per kredit. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari kelompok petani di lapangan, petani hanya menerima paling banyak sekitar 2 dolar AS.
Perbedaan harga tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan harga, biaya perantara, hingga nilai bersih yang diterima kelompok petani.
“Tidak boleh ada ketimpangan informasi dalam perdagangan kredit yang justru merugikan petani. Petani berhak mengetahui berapa harga kredit yang dibayar pembeli, berapa bagian yang diterima perantara, dan berapa pendapatan bersih yang masuk ke kelompok. RSPO harus memastikan perdagangan kredit berlangsung transparan dan tidak membiarkan petani berada pada posisi yang lemah dalam transaksi,” kata Sabarudin.
SPKS memperingatkan, penurunan pendapatan kelompok berpotensi mendorong petani keluar dari sistem sertifikasi atau mengalami dropout. Sebab, mempertahankan sertifikat membutuhkan biaya dan pekerjaan berulang, mulai dari audit, pengelolaan sistem kendali internal kelompok, hingga pemenuhan standar di kebun.