Jika pendapatan dari penjualan kredit tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, petani dinilai tidak memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk memperpanjang sertifikat. Karena itu, SPKS meminta RSPO membuka data kelompok petani yang sertifikatnya ditangguhkan, dicabut, atau tidak diperpanjang, termasuk alasan di balik keputusan tersebut.
SPKS juga mendesak RSPO dan perusahaan anggotanya mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membangun permintaan pasar. Salah satunya dengan memperluas pembelian produk fisik petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat.
Selain itu, RSPO diminta meningkatkan komitmen pembelian kredit melalui skema Shared Responsibility. SPKS juga meminta keterbukaan data mengenai penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, harga, hingga pendapatan kelompok petani.
SPKS menegaskan, usulan moratorium tersebut tidak dimaksudkan untuk membatalkan sertifikat yang telah dimiliki petani, menghentikan penjualan kredit kelompok yang sudah berjalan, ataupun menghambat kelompok yang sedang menjalani proses sertifikasi.
SPKS berharap Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta pada 3–4 November 2026 menjadi momentum bagi RSPO dan perusahaan anggotanya untuk membenahi persoalan tersebut.
“RSPO harus membuktikan bahwa sertifikasi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan petani. Jangan sampai petani hanya diminta memenuhi standar dan menjadi bagian dari klaim keberlanjutan perusahaan, tetapi ketika menyangkut pasar dan manfaat ekonomi, mereka justru ditinggalkan," ucapnya.