Menurutnya, persidangan pokok perkara merupakan forum untuk menguji surat dakwaan, alat bukti, keterangan saksi maupun ahli, serta argumentasi hukum para pihak.
Karena itu, perkara sebaiknya tidak terus berada pada perdebatan prosedural apabila secara hukum telah memenuhi syarat untuk memasuki pemeriksaan pokok perkara.
“Biarkan seluruh fakta, bukti dan argumentasi diuji di persidangan pokok perkara. Di sanalah nantinya majelis hakim menilai apakah dakwaan dan pembuktian penuntut umum terbukti atau tidak. Terdakwa dan penasihat hukumnya juga memiliki kesempatan penuh untuk melakukan pembelaan,” tuturnya.
Pitra juga menekankan bahwa permintaan agar perkara segera disidangkan bukan berarti mendahului penilaian mengenai bersalah atau tidaknya para terdakwa. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, semangat SEMA Nomor 3 Tahun 2026 juga terlihat dari konsiderannya yang secara tegas menyebut tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.