“Kita tidak boleh terpedaya oleh angka statistik itu, karena saya kira angka tersebut kurang bisa mewakili realitas di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Junaidi juga mempertanyakan waktu pelaksanaan survei yang dilakukan BPS beberapa saat setelah disalurkannya program berupa bansos (bantuan sosial) tunai, beras sejahtera (rastra), dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Menurut dia, persentase kemiskinan turun adalah wajar, bahkan bukan hal yang luar biasa karena di saat penyaluran dana bansos pada kuartal pertama (Januari–Maret 2018) mencapai 87,6 persen. Padahal, di periode yang sama pada 2017 penyaluran dana bansos hanya 3,39 persen.
Dengan kata lain, saat survei BPS terakhir dilakukan, kondisi masyarakat memang sedang tidak ada masalah. “Tapi coba lihat sekarang, harga telur naik saja masyarakat sudah resah,” ucap Junaidi.
Dia mengatakan, saat ini justru sedang terjadi perlambatan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan periode 2009-2014, tingkat kemiskinan berkurang rata-rata 0,63 persen/tahun. Sementara, pada periode 2014-2018, kemiskinan berkurang rata-rata hanya 0,38 persen/tahun.
Junaidi mengingatkan, pemerintah ke depan jangan hanya menawarkan solusi yang bersifat praktis seperti penyaluran bansos untuk sekadar mengubah angka statistik kemiskinan. Tetapi, harus ada program unggulan yang menyentuh akar permasalahan dan juga peningkatan pendapatan riel masyarakat.
“Pemerintah juga perlu mengkaji ulang terkait standar kemiskinan. Jangan sampai orang miskinnya tidak berkurang, malah standar kemiskinannya yang dikurangi,” tuturnya.