JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkapkan, kehadiran polisi aktif di struktur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sangat penting. Keterlibatan Polri disebut sesuai kebutuhan strategis karena menyangkut persoalan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Menurut Dzulfikar, KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Dia menyebut, keberadaan desk tersebut akan mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa massif dilaksanakan,” katanya.
Wamen menilai pengalaman polisi aktif dalam investigasi intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan persoalan migran ilegal dan eksploitasi. Sementara itu, KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran dan kewenangan penegakan hukum.