JAKARTA, iNews.id - Kalangan DPR merespons rencana demonstrasi buruh terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. RUU tersebut rencananya disahkan dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (8/10/2020).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menghormati rencana buruh untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi selama tidak anarkistis dan mengganggu ketertiban umum.
“Penyampaian aspirasi baik dalam bentuk apapun, itu hak setiap WNI asalkan disampaikan sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak anarkistis serta tidak merusak fasilitas negara,” ujar pria yang biasa disapa Awiek itu di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Dia menuturkan, telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk melaporkan hasil kerja Panja di Baleg dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Kapan waktunya dibahas dalam rapat paripurna, kata dia akan ditentukan sesuai kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat tergantung keputusan Bamus,” tuturnya.
Pada kesempatan itu dia menghormati sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Parta Demokrat yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Padahal, dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi PKS dan Demokrat ikut menyetujui, bahkan tidak ada voting dalam mekanisme pengambilan keputusan.
“Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Jika 2 fraksi tersebut menolak ya itu hak politik mereka yang kami hargai. Itulah keragaman politik di Indonesia,” katanya.