JAKARTA, iNews.id - DPR dan pemerintah sepakat menambah kewenangan advokat dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nantinya, advokat bisa turut mendampingi saksi dan korban dalam sebuah kasus.
Kesepakatan diambil rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHAP bersama perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menuturkan, pihaknya ingin menguatkan hak warga negara yang bermasalah dengan hukum dalam Revisi KUHAP.
"Selama ini keluhan kawan-kawan advokat ya mereka mendampingi itu sama saja seperti tidak ada mendampingi, kayak saya dulu pernah mendampingi para tersangka makar 212 itu, kita itu cuma boleh duduk, diam, mencatat, ngomong aja nggak boleh, ngomong itu cuma boleh dengan kliennya, memberikan nasihat dan lain sebagainya, mendebat penyidik nggak boleh," ujar Habiburokhman usai rapat.
Atas dasar itu, Habiburokhman menambahkan, RKUHAP memperluas kewenangan advokat dalam mendampingi sebuah kasus.
"Di KUHAP ini advokat tidak dibatasi hanya diam, duduk, dan mencatat. Jadi bisa bersifat aktif," tuturnya.