“Meskipun pemerintah mengisyaratkan anggaran negara berada dalam posisi aman, risiko fiskal akibat tingginya harga minyak dunia tetap membayangi stabilitas perekonomian karena secara otomatis meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, baik BBM maupun LPG,” kata Ibrahim.
Ibrahim memaparkan, apabila penerimaan negara tidak mampu mengimbangi kenaikan belanja subsidi, risiko pelebaran defisit anggaran melampaui target resmi semakin terbuka.
Kebutuhan valuta asing untuk membiayai impor minyak yang semakin mahal juga berpotensi memberikan tekanan langsung terhadap nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, pemerintah berpotensi mengambil opsi penyesuaian harga BBM domestik untuk mengurangi tekanan terhadap kas negara. Namun, kebijakan tersebut berisiko memicu lonjakan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah sejauh ini mengandalkan bantalan fiskal dari penerimaan ekspor komoditas nonmigas untuk meredam gejolak tersebut. Namun, ketidakpastian pasar internasional membuat kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian utama pemangku kebijakan.
Di tengah tekanan eksternal, pelemahan rupiah sedikit tertahan oleh rilis data kepercayaan konsumen domestik yang menunjukkan sinyal ekspansi. Meski demikian, pola belanja masyarakat masih dinilai memiliki kerentanan struktural terhadap ketahanan ekonomi riil.
“Tekanan penurunan rupiah tertahan oleh sentimen konsumen bulan Agustus yang mencapai level tertinggi dalam tiga bulan berkat prospek ekonomi yang cerah,ntetapi peningkatan konsumsi ini belum dibarengi kenaikan pendapatan sehingga masyarakat masih terjerat fenomena makan tabungan demi menopang belanja,” kata Ibrahim.