Namun, terdapat tiga persoalan yang menjadi perhatian utama KSPI dan Partai Buruh, yakni penangguhan upah bagi perusahaan yang dinyatakan tidak mampu, pengaturan pemagangan, dan mekanisme cadangan pesangon.
Terkait penangguhan upah, Said meminta pemerintah memperjelas definisi perusahaan yang dinyatakan tidak mampu. Menurut dia, istilah tersebut harus memiliki indikator objektif sehingga tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menunda pembayaran upah pekerja.
KSPI mengusulkan kondisi ketidakmampuan perusahaan dapat dibuktikan dengan indikator yang tegas, salah satunya kerugian selama dua tahun berturut-turut.
"Definisi tidak mampu itu harus dijelaskan," ucapnya.
Selain itu, Said meminta batas waktu penangguhan upah diperjelas dan tidak dilakukan berulang kali. Kekurangan pembayaran upah selama masa penangguhan juga harus tetap diperhitungkan sebagai kewajiban perusahaan kepada pekerja.
Persoalan kedua yang disoroti adalah pemagangan. Said mengingatkan bahwa pemagangan pada dasarnya merupakan bagian dari pelatihan kerja sehingga harus dibedakan secara tegas dengan hubungan kerja.