DPR periode 2014-2019 lalu menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Bisa dibayangkan, RKUHP telah melewati 7 kali pergantian presiden dan 20 kali pergantian menteri sejak pertama kali dicetuskan upaya untuk merumuskan KUHP sendiri.
Pada September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggantikan SBY memutuskan menunda pengesahan RKUHP. Hal itu dilakukan agar RKUHP ditinjau kembali, khususnya pasal-pasal yang bermasalah.