JAKARTA, iNews.id - SETARA Institute mendesak Kepolisian mengusut tuntas keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam aksi kekerasan massa demo di Jakarta dan Yogyakarta. Polisi diminta tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mengungkap pihak yang mengorganisasi, memerintahkan, membiayai, atau memprovokasi aksi tersebut.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai tindakan menghalangi atau melakukan kekerasan terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional. Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin konstitusi.
Karena itu, tidak boleh ada kelompok mana pun, termasuk ormas, yang merasa memiliki kewenangan menentukan siapa yang boleh menyampaikan pendapat di ruang publik.
"Ruang publik adalah ruang demokrasi, bukan ruang yang dapat dikendalikan oleh kekuatan massa atau kelompok tertentu," kata Hendardi dalam pernyataannya, Kamis (3/9/2026).
Hendardi juga mengapresiasi kinerja Kepolisian dalam mengawal sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. Dia menilai penanganan aparat relatif lebih baik dibandingkan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang menimbulkan korban dari kalangan masyarakat maupun petugas.