Dia meminta Kepolisian tidak terburu-buru menunjuk pihak tertentu sebelum tersedia bukti. Namun, dugaan penyusupan atau penunggangan aksi juga tidak boleh diabaikan.
Jika penyelidikan menemukan pihak yang mengorganisasi, membiayai, atau memprovokasi kerusuhan, Kepolisian diminta mengungkapnya hingga aktor intelektual.
"Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Tidak boleh ada hambatan, termasuk hambatan politik elite, yang menyebabkan proses hukum berhenti atau hanya menyasar pelaku di lapangan," ungkap Hendardi.
Selain keterlibatan ormas dalam aksi kekerasan, Hendardi menyoroti gejala militerisme yang menggunakan kedok sipil. Menurut dia, penggunaan organisasi sipil sebagai instrumen untuk menghadapi masyarakat melalui kekerasan dan pendekatan koersif dapat menjadi preseden berbahaya bagi demokrasi.
Dia mengingatkan sejarah penggunaan kekuatan sipil untuk kepentingan kekuasaan, terutama melalui instrumentasi Pam Swakarsa pada masa transisi Reformasi.