Menurut dia, pendekatan profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga perlu dipertahankan. Namun, sikap tersebut harus dibarengi tindakan tegas terhadap kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap demonstran, siapa pun pelakunya.
Polisi, kata Hendardi, tidak boleh membiarkan aktor non-negara menggunakan kekuatan massa untuk menguasai ruang publik atau menerapkan semacam mekanisme jalanan terhadap warga yang sedang menggunakan hak konstitusional.
Dia juga meminta Kepolisian menyelidiki secara serius keterlibatan elemen ormas atau kelompok tertentu dalam pengamanan maupun penanganan aksi demonstrasi.
Jika keterlibatan tersebut terbukti terorganisasi, publik perlu mendapatkan informasi mengenai pihak yang menggerakkan, memerintahkan, membiayai, serta kepentingan di balik mobilisasi tersebut.
Pengusutan, menurut Hendardi, tidak semestinya hanya menyasar pelaku di lapangan. Polisi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi, memprovokasi, atau menjadi aktor intelektual di balik mobilisasi.