"KPU wajib memberitahukan kepada masyarakat atas kegagalan perlindungan data pribadi," kata Rico.
Menurut Rico, para teradu (KPU) diduga kuat melanggar prinsip akuntabel dan profesional, yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu.
Dalam petitumnya, Rico meminta majelis DKPP untuk mengabulkan pengaduannya dan menyatakan KPU bersalah melanggar kode etik. Dia juga meminta DKPP untuk memberhentikan Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lainnya.