Dia menuturkan, seluruh kasus hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap. Pengembangan, kata dia sangat dimungkinkan, seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor. Bahkan, kata dia penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uanga (TPPU) juga dimungkinkan untuk diterapkan.
"Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud. Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan," tuturnya.