Menteri Maman juga menjelaskan, salah satu terobosan penting dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah dihapuskannya batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final 0,5 persen. Dengan demikian, UMKM dapat menikmati tarif tersebut selama memenuhi syarat yang ditentukan.
Sebelumnya, pada PP Nomor 55 Tahun 2022, fasilitas ini dibatasi hanya selama tujuh tahun sejak Wajib Pajak terdaftar.
“Petunjuk Presiden sangat jelas, yaitu menghadirkan kemudahan perpajakan yang bersifat permanen agar UMKM memiliki kepastian dan jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang,” kata Menteri Maman.
Selain mengatur insentif pajak, PP Nomor 20 Tahun 2026 juga memperkuat tata kelola usaha yang bersih dengan menegaskan bahwa pengeluaran dari tindakan melawan hukum seperti suap, gratifikasi, dan korupsi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
Pemerintah juga akan memperkuat pendampingan UMKM melalui edukasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan.
“Pemerintah akan terus mendampingi UMKM agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus memanfaatkan berbagai kemudahan yang telah disediakan. Jika terdapat kendala, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui platform SAPA UMKM yang sedang kami siapkan,” kata Menteri Maman.