Karena itu, ketika kita membuat skenario ada 1.600 zona kemudian terjadi perubahan menjadi 2.600 lebih zonasi di seluruh Indonesia. Itu artinya ada proses penyesuaian perbaikan usulan dari kabupaten kota maupun provinsi.
Misalnya, menurut kita wilayahnya dekat tetapi di lapangan dibelah oleh sungai dan tidak ada jembatan, (sehingga) yang dekat menjadi jauh karena itu harus ada perubahan. Jadi sebetulnya sudah ada enam bulan kita memberikan kesempatan semua pihak terutama sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan zonasi ini.
Kendala lain dalam sistem zonasi yaitu input data siswa berhari-hari karena SDM terbatas. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini?
Saya kira tidak semua, hanya beberapa yang memang mengalami kendala. Bayangkan kita punya 2.600 zonasi, tetapi yang bermasalah ini tidak sampai 10 persen. Saya tidak tahu apa memang ada masalah ini yang tidak muncul. Mestinya selama enam bulan itu sudah bisa disiapkan dengan baik, bahkan di beberapa daerah sesuai dengan arahan saya melakukannya, tidak perlu mendaftar, justru sekolah yang pro-aktif mendatangi ke rumah-rumah untuk mendata berapa populasi siswa di sekolah itu.
Kemudian sekarang mereka sudah tidak ribut lagi soal daftar-daftar seperti itu karena enam bulan itu waktu yang sangat cukup menurut saya kalau dinas dan sekolah serius merespons.