“Harusnya boleh dong, jadi MK memutuskan boleh dari Kementerian Pertanian ke kepolisian yang menangani bidang ketahanan pangan, tetapi bukan berarti harus berpangkat polisi, tetap mereka jadi sipil,” kata Emrus.
Dia juga berpendapat bahwa polisi yang dipindahtugaskan ke kementerian tidak semestinya mundur dari status kepegawaiannya.
Menurut Emrus, pertukaran jabatan antara kementerian seharusnya bisa terjadi, termasuk dengan Polri, karena semuanya adalah instansi sipil.
Emrus menjelaskan, keahlian polisi dalam bidang penegakan hukum juga relevan di jabatan-jabatan tertentu, seperti inspektorat jenderal di kementerian.