Selain waktu pemanggilan yang berdekatan dengan Pemilu 2024, Teguh juga memaparkan keanehan lain. Antara lain, surat pemberitahuan klarifikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan kepala desa itu tidak langsung diberikan kepada orang bersangkutan. Surat diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar.
Teguh mengkhawatirkan, adanya penilaian politis dalam pemeriksaan kepala desa oleh Polda Jateng tersebut. Oleh karena itu, IPW mendorong Polda Jateng menunda proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa atas sejumlah kepala desa tersebut hingga selesai pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Dia juga mengimbau agar perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait netralitas Polri dalam pemilu 2024 terimplementasikan.
Lantas, apakah ini merupakan langkah proporsional dalam menegakkan hukum atau ada motif politis terkait dengan agenda pemilu? Kami akan membahasnya secara tuntas dan eksklusif dalam dialog utama The Prime Show, langsung bersama narasumber-narasumber terkait, yakni Sugeng Teguh Santoso dan Romo Benny selaku Rohaniawan.
Saksikan selengkapnya hanya di The Prime Show, malam ini (Rabu, 29 November 2023) pukul 21.00 WIB, dipandu oleh host spesial, Abraham Silaban, di iNews.
Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.
#iNews #iNewsMediaGroup #MNCGroup #ThePrimeShow #AB #AbrahamSilaban #PeriksaKades #PoldaJateng #IPW #Pemilu2024 #Pilpres2024