Pengacara Maskur Husain dalam BAP-nya mengakui menerima sejumlah uang dari mantan Wakil Ketua DPR, Azis SYamsuddin. (Foto: SINDOnews)
Ariedwi Satrio

JAKARTA, iNews.id - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengacara Maskur Husain dibongkar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap  terkait pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Dalam BAP Maskur Husain, terungkap adanya aliran uang dari Azis Syamsuddin.

Dalam BAP itu, Maskur terungkap pernah menerima uang Rp2,55 miliar dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado. Maskur Husain dalam BAP-nay mengakui uang itu kemudian digunakan uang mencalonkan diri sebagai wali kota Ternate hingga dibagikan untuk menyawer penyanyi dangdut (biduan) di sejumlah kafe.

"Uang tersebut saya gunakan untuk membayar uang muka mobil Toyota Harrier 2011 warna putih pelat B1ZUS yang sekarang sudah saya jual sekitar satu bulan lalu, sebelum puasa atau bulan Februari 2021," ujar Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan BAP Maskur Husain di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).

"Sisanya, saya gunakan untuk biaya sosialisasi saya sebagai calon wali kota Ternate, dan untuk memberikan tips atau uang sawer kepada penyanyi dan pemain musik di Jakarta seperti Adas Kafe, Oasis Kafe, Kafe MK, Kafe Kaliber, Kafe Top One, dan Kafe Top Ten," ucapnya.

Dalam BAP-nya, terungkap juga total uang yang diterima Maskur Husain dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sekitar Rp3,6 miliar. Uang itu kemudian dibagi dua dengan Stepanus Robin Pattuju. Di mana, Maskur Husain mendapat bagian sekitar Rp2,55 miliar.

"Sehingga total penerimaan dari Azis Syamsuddin dari yang seharusnya sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp2 miliar, menurut catatan Stepanus Robin Pattuju hanya kami terima dari Azis Syamsuddin Rp1.750.000.000 dan dari Aliza Gunado sebesar Rp1.400.0000.000 atau total Rp3.150.000.000," tutur Jaksa Lie masih membacakan BAP Maskur Husain.

"Dari total Rp3,15 miliar tersebut, sebesar Rp2,3 miliar ditambah uang dalam bentuk valas yaitu dolar AS sebesar antara 26.000 Dolar AS sampai 36.000 Dolar AS, jumlah pastinya saya lupa untuk saya. Sedangkan sisanya adalah jatah atau bagian buat Stepanus Robin Pattuju, saya tidak mengetahui jumlah pasti total diterima oleh Stepanus Robin Pattuju karena tidak pernah disampaikan kepada saya," ujarnya.

Maskur Husain mengamini pernyataan yang pernah dituangkan dalam BAP tersebut. Namun demikian, dia mengklaim unag tersebut tidak berkaitan dengan pengurusan perkara Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado.

"Iya (memberikan pernyataan seperti BAP). Tidak ada (untuk urus perkara)," tuturnya.

Sekadar informasi, mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin didakwa telah menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,099 miliar dan 36.000 dolar AS atau setara Rp519,7 juta. Jika diakumulasikan, total suap Azis ke Stepanus Robin sekitar Rp3,6 miliar.

Azis Syamsuddin didakwa sengaja menyuap Stepanus Robin melalui rekannya seorang pengacara, Maskur Husain dengan tujuan agar membantu mengurus kasus di Lampung Tengah. Di mana, kasus itu melibatkan Azis Syamsuddin dan orang kepercayaannya, Aliza Gunado.

Dalam dakwaan disebutkan sejak 8 Oktober 2019 KPK menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

KPK kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020. Di mana, dalam surat penyelidikan tersebut diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap.

Azis dan Aliza kemudian berupaya agar namanya tidak diusut dalam penyelidikan perkara suap di Lampung Tengah tersebut. Azis berupaya meminta bantuan ke Stepanus Robin agar tidak dijadikan tersangka dengan memberikan sejumlah uang suap.

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT