JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir menyebut ada pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur dan adil (jurdil) dalam Pemilu 2024. Hal itu diungkap saat membacakan pokok tuntutan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).
Dia mengatakan pemilu merupakan sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai, asas, etika dan norma konstitusi. “Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara,” kata Ari, Rabu (27/3/2024).
Menurutnya, pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Ari mengatakan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi. Asas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani serta tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apa pun.
“Asas rahasia, berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Sementara asas jujur mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Sedangkan asas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta,” ujarnya.
Dia mengatakan proses penyelenggaraan pemilu yang taat asas dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa, termasuk Indonesia.
“Sayangnya dalam praktik proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini justru dinyatakan banyak pihak langsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya,” kata Ari.