Dia menyarankan, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama untuk mencari solusi terkait PPDB sistem zonasi tersebut. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan seluruh stakeholder pendidikan untuk meminta masukan-masukan agar ke depannya PPDB sistem zonasi ini tidak menimbulkan polemik atau kegaduhan di masyarakat.
Bahkan, pemerintah juga perlu membentuk lembaga pengawas di setiap kabupaten dan kota yang berisikan orang-orang profesional. Hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya mencegah adanya oknum pejabat di dinas pendidikan hingga guru yang bermain curang, seperti meloloskan anak ke sekolah tertentu.
“Kenapa permasalahan atau polemik PPDB sistem zonasi harus segera diselesaikan? Karena, sebelumnya di dunia pendidikan Indonesia ini sudah banyak permasalahan, mulai dari pungli hingga korupsi,” ujar dia.