Begitu pula dengan kejadian pencopotan Baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu. Kejadian serupa terjadi di Kota Pasuruan ketika sejumlah polisi mendatangi sejumlah kantor partai politik di antaranya kantor PDI Perjuangan yang berada di Kecamatan Purworejo.
Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Jokowi untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Dan itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan.
Saat ini, ujar Todung, muncul fenomena double talk. Satu sisi bicara netralitas tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral. Fenomena double talk ini berbahaya buat demokrasi dan bangsa.
"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," kata Todung.