JAKARTA, iNews.id - Mekanisme restorative justice (RJ) tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru untuk penyelesaian perkara-perkara tertentu. Namun, jika korban tidak setuju, maka perkara akan terus dilanjutkan.
Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej restorative justice pada tahap penyelidikan tetap harus dilaporkan ke penyidik untuk diregister sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan ketiga persetujuan korban ini yang paling penting," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Oleh karena itu, jika korban tidak setuju maka persoalan akan dilanjutkan.