"Jadi saudara-saudara mau perkara apa pun kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Tidak ada restorasi, kalau restorative itu pada penyidikan atau penuntutan maka harus saling memberitahu dan harus ada penetapan pengadilan supaya teregister karena untuk kedua kali sudah tidak boleh," sambungnya.
Sementara itu, restorative justice tidak berlaku pada kasus korupsi, terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pencucian uang, hingga kekerasan seksual.
"Jadi kalau untuk restorative justice itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual," ucap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.