Farhan menjelaskan, perusahaan pengelola videotron berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski demikian, Pemkot Bandung tetap mendalami kemungkinan keterlibatan pengelola padel dalam penebangan pohon tersebut.
“Kami sedang mendalami apakah pengelola padel mengetahui dan menyetujui penebangan pohon itu. Selain itu, kami juga akan memeriksa apakah pembangunan di lokasi tersebut sudah sesuai dengan kaidah tata ruang,” katanya.
Pemkot juga masih menelusuri pengakuan bahwa penebangan dilakukan oleh subkontraktor. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui siapa yang memberikan perintah kepada pihak tersebut.
“Secara status memang pengelola videotron yang bertanggung jawab. Tetapi kami akan telusuri lagi, subkontraktor itu diperintah oleh siapa. Secara formal belum bisa disimpulkan,” ujarnya.
Pemkot Bandung turut mengawal proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Jika pelanggaran hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.