Terpisah, Agus Nugroho selaku petugas penjualan daerah (PPD) di Petrokimia sepakat dengan bupati Blora. Ia juga melarang KPL memaksa petani membei intil-intil.
"Saya juga melarang KPL memaksa petani membeli intil - intil. Kalau menawarkan dna petani mau membeli itu kan tidak masalah. Artinya secara hukum jual beli sah, " kata Agus, Minggu (31/1/2021)
Pihaknya juga akan menindak tegas jika ada kios yang nakal. Yang terbukti menjual pupuk subsidi di atas HET. "Saya sudah buktikan kios di Blora yang dulu jumlahnya enam ratusan, sekarang hanya sisa dua ratusan. Dan saya siap jadi saksi di pengadilan jika terbukti kios itu nakal, " katanya.
Menurut dia, permasalahan pupuk itu bukan hanya di petani dan kios saja. Kebijakan pemerintah juga harus sinkron dengan yang di lapangan.
Bahkan sekarang ini pemerintah juga mengurangi jumlah alokasi pupuk bersubsidi. Dulu lahan satu hektar bisa dapat empat zak sekarang hanya dua zak. Belum lagi permasalahan data kartu tani ada yang eror maupun tidak bisa digunkan lupa PIN-nya.