“Kami terus berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya. Harapan kami, anggaran segera dicairkan. Agar tahapan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Astri, mengatakan, berdasarkan Permendagri No.41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No.54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, anggaran harus sudah cair paling lambat lima bulan sebelum pemungutan suara atau pada Juli 2020.
“Jadi mestinya sisa 60 persen anggaran sudah cair pada 9 Juli lalu,” ujarnya.
Astri mengaku sudah sering melakukan komunikasi dengan Pemkot Surabaya tentang kekurangan anggaran pilkada tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian.
“Dua hari lalu kita sudah tanya ke Pemkot Surabaya, tapi jawabannya masih diproses. Ya, semestinya sudah cair, seperti di 18 daerah lainnya,” katanya.
Diketahui, kebutuhan anggaran Pilwali Kota Surabaya ditetapkan sekitar Rp100 miliar. Namun, hingga saat ini baru Rp41 miliar yang dicairkan. Masing-masing Rp1 miliar pada termin pertama tahun 2019 dan Rp40 miliar pada termin kedua tahun 2020.