"Kita kepingin seluruh orang Madura patuhi protokol kesehatan. Masalah yang viral barusan itu hanya karena miss komunikasi. Jadi takutnya, dari pihak masyarakat Madura ekonomi kena. Pasalnya di lapangan sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi masalah prosedural, swab," ujarnya.
Sementara itu, Korlap Aksi, Gerakan Selamatkan Jatim (GAS Jatim), Bob Hasan mengatakan, aksi yang dilakukannya ini merupakan bentuk aspirasi dari beberapa elemen masyarakat Madura. Pada intinya, pihaknya ingin agar penyekatan ini jangan sampai menyebabkan kerumunan. Mereka mendorong pemerintah agar pelaksanaan swab di akses Suramadu tidak hanya dilakukan satu titik lokasi.
"Bagaimana agar ada beberapa posko yang harus kita didirikan, bukan cuma di Surabaya. Di Bangkalan sudah mulai mendirikan posko untuk te swab juga dari pihak provinsi dan Pemkab Bangkalan. Ini yang akan meminimalisasi adanya kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran Covi-19," kata Bob Hasan.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas dalam audiensi ini. Pertama, meluruskan adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Suramadu.
"Salah satunya terkait diskriminasi, tapi bukan menyangkut ras (golongan). Diskriminasi yang dianggap oleh mereka (ormas) adalah diskriminasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota," kata Irvan.