"Sinergi seluruh sektor seperti yang kita bangun hari ini sangat diperlukan. Di samping menerapkan regulasi yang tegas dan sanksi hukum di lapangan, kami juga terus mendorong terbangunnya kesadaran kolektif dari para pelaku usaha agar tidak lagi memodifikasi kendaraan melebihi kapasitas," kata Kapolda Kalsel.
Ketua Pelaksana Seminar, Daddy Fahmanadie, membeberkan kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 peserta kunci yang memegang kendali kebijakan di Kalimantan Selatan.
Peserta yang hadir melingkupi kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda, DPRD Provinsi dan Kabupaten, hingga kalangan akademisi. Tak ketinggalan, asosiasi industri penunjang logistik seperti Organda, Kadin, HIPMI, dan Akrindo juga ikut menandatangani pakta integritas.
Seluruh draf rekomendasi kebijakan dan hasil deklarasi bersama ini selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah serta instansi terkait sebagai bahan baku perumusan kebijakan strategis jangka panjang menuju tahun 2027.