Optimalkan PAD dari Pajak, Pemkot Ambon Gandeng KPK Awasi Pelaku Usaha

Antara
Pajak. (Foto: ilustrasi/Americans for Prosperity)

Kerja sama KPK dan Pemkot Ambon difokuskan pada empat sektor pajak. Di antaranya restoran dan hotel, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Seluruh transaksi dipantau saya langsung melalui ponsel. Jika dalam sehari transaksi tidak berjalan maka, kita akan meminta petugas untuk memantau proses pembayaran pajak," ujarnya.

Kerja sama tersebut membuahkan hasil positif. Diharapkan pada tahun 2021, kenaikan PAD dari sektor pajak bisa mencapai 100 persen.

Tempat usaha yang menjadi sasaran pemasangan diprioritaskan pada tempat usaha yang berpotensi memiliki nilai pajak yang lebih besar dibandingkan yang dibayarkan selama ini. Selain hotel dan restoran, sejumlah tempat parkir khusus akan menjadi sasaran pemasangan alat ini.

"Peralatan tambahan itu penting untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Pembayaran pajaknya nanti dipastikan bisa lebih tepat dengan jumlah transaksi," kata Richard.

Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait
2 hari lalu

KPK Dalami Kasus Bupati Klaten Hamenang, Belasan Pejabat Daerah Diperiksa

21 hari lalu

KPK Geledah Bea Cukai Semarang, Kardus dan Koper Berisi Dokumen Dibawa

22 hari lalu

Usai Geledah DPUPR, KPK Sisir Kantor DLH Klaten Terkait Kasus Bupati Hamenang

25 hari lalu

Kejar PAD Rp1 Miliar, Anggota DPRD Kotim Hendra Sia Dorong Penguatan Laboratorium

31 hari lalu

KPK Geledah 7 Ruangan di Pemkab Klaten, Bawa Sejumlah Berkas dalam Koper

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal