JAKARTA, iNews.id - Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Salah satunya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pengembangan destinasi dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus Kemenparekraf dalam upaya mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas di tahun depan.
"Pengembangan ke depan akan kami lakukan melalui kerja sama dan kolaborasi yang optimal dengan unsur pentahelix. Kita akan mengajak institusi pendidikan, pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, serta media," ujar Sandiaga Uno pada acara “Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Tahun 2021” yang diselenggarakan Kemenkomarves, Rabu (1/12/2021).
Sandiaga menjelaskan, untuk pengembangan destinasi, Kemenparekraf akan menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta ancillary.
Diwujudkan melalui berbagai program seperti pengembangan destinasi wisata, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, revitalisasi sarana di destinasi wisata, dan lainnya.
Dia menjelaskan, anggaran Kemenparekraf/Baparekraf yang disiapkan untuk percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tahun depan sebesar Rp351,6 miliar. Jumlah tersebut naik 74,3 persen dari tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp201,7 miliar.
"Alokasi dukungan anggaran Tahun 2022 sudah terpetakan untuk 5 destinasi super prioritas dan ini tentunya akan kita optimalkan," kata Sandiaga.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Rakornas kali ini digelar untuk membahas sejumlah isu utama yang jadi fokus pemerintah untuk diselesaikan.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil Rakornas Pengembangan Lima DPSP tahun 2020, telah disepakati sebanyak 101 isu agar dapat diselesaikan.
"Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya," kata Luhut.
"Fokus pengembangan pada 2022 adalah penyelesaian isu-isu yang masih dalam pembahasan, tertahan, dan melanjutkan tahapan pembangunan yaitu pengelolaan. Oleh karena itu program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy," kata Luhut.