Jabatan Ini Disebut Paling Rentan Terlibat Mafia Tanah

JAKARTA, iNews.id - Inspektur Bidang Investasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yustan Alpiani menuturkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) paling rentan terlibat dalam praktik mafia tanah. Hal ini disebabkan PPAT diberikan kewenangan langsung oleh Kementerian ATR/BPN untuk mengurus masalah pertanahan masyarakat.

Menurutnya, kewenangan tersebut di antaranya seperti diberikannya akun dan password sebagai akses khusus.

Baca Juga

Penerimaan Pajak Digital Rp43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE

"Karena PPAT ini memiliki tanggung jawab Kementerian ATR, apabila saat ini ada kasus mafia tanah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa melibatkan para PPAT," ujar Yustan Alpian dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kementerian ATR/BPN, Jumat (31/12/2021).

Yustan menambahkan, akses yang diberikan langsung oleh BPN dapat digunakan oleh PPAT untuk mengurus proses peralihan tanah. "Pada saat proses di BPN yang bisa akses ke BPN melalui sistem elektronik itu adalah pihak PPAT, karena mereka mempunyai akun dan password yang diberikan oleh BPN," kata dia.

Baca Juga

Jadi Korban Penipuan Mafia Tanah, Warga Magelang Rugi Belasan Juta Rupiah

Yustan menjelaskan, pada saat peralihan hak dari pemilik ke pembeli dapat menggunakan data palsu. Sebab, PPAT yang memiliki akses masuk juga sudah bekerja sama dengan mafia tanah.

Baca Juga

Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Kembali Datangi Polda Metro Jaya

"Sehingga pada saat peralihan hak dari pemilik ke pembeli, walaupun dia menggunakan data yang palsu, ini bisa berjalan, karena memang akses untuk masuk di BPN itu melewati akun dan password PPAT," ucapnya.

Saat ini Yustan mengatakan sudah ada enam PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kerja sama dengan mafia tanah. Sebagian dari mereka saat ini sudah diberikan sanksi berupa pencabutan SK oleh Menteri ATR/BPN langsung.

Baca Juga

Sofyan Djalil Ungkap Modus Mafia Tanah Gunakan Girik

"PPAT hingga saat ini sudah ada enam orang yang sedang kita lakukan tindakan, dari tindakan ini ada yang sudah di cabut SK nya oleh pak menteri, ada juga yang dihukum tidak bisa beroperasi beberapa tahun," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama