Menaker Tegaskan Dana JHT Tidak Dipakai oleh Pemerintah 

Baca Juga

Dana JHT Capai Rp372,5 Triliun per 2021, Dialokasikan ke Mana?

Ida menjelaskan, berdasarkan UU BPJS, pengelolaan dana di BPJS termasuk investasi diawasi oleh pengawas eksternal dan pengawas internal. Pengawas eksternal yakni DJSN, OJK mupun BPK. 

Sementara pengawas internal dilakukan oleh Dewan Pengawas yang anggotanya terdiri dari unsur pekerja, pemberi kerja, ahli, dan pemerintah (Kemenaker dan Kemenkeu); dan Satuan Pengawas Internal.

Baca Juga

Menaker Buka-bukaan Aturan Baru JHT, Diterbitkan Atas Rekomendasi Siapa?

Dia menuturkan, selama masih aktif bekerja atau telah berhenti kerja, tetapi belum berusia 56 tahun, maka dapat mengajukan pengambilan JHT. Sebagian sebanyak 10 persen (keperluan persiapan pensiun) atau 30 persen dari saldo JHTnya (untuk keperluan pengambilan rumah) dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada Program JHT. 

"Pengambilan JHT sebagian paling banyak 1 kali selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan klaim JHT dapat dilakukan melalui kanal-kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan baik fisik di Kantor Cabang, layanan elektronik (online) lewat Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) atau aplikasi digital Jamsostek Mobile (JMO)," ucapnya.

Baca Juga

Simulasi JHT Aturan Baru dan Lama Pekerja Gaji Rp4 Juta Kena PHK Usia 30 Tahun, Dapat Berapa?

Editor: Aditya Pratama