Pesangon yang Dijanjikan Google, Microsoft hingga Twitter ke Karyawan yang Di-PHK

Meta

CEO Mark Zuckerberg mengumumkan pada 9 November 2022 lalu bahwa lebih dari 11.000 pekerjaan akan di-PHK sebagai bagian dari upaya untuk menjadi perusahaan yang lebih ramping dan lebih efisien. Saat itu, Zuckerberg menjanjikan setiap karyawan yang di-PHK mendapat pesangon dengan besaran 16 minggu gaji pokok, ditambah dua minggu untuk setiap tahun layanan, serta pemberian unit saham terbatas dan perlindungan asuransi kesehatan untuk jumlah waktu yang telah ditentukan.

Pada Desember 2022, beberapa pekerja yang diberhentikan dari program magang nontradisional mengatakan mereka menerima paket pesangon di bawah standar dibandingkan dengan karyawan lain yang baru saja diberhentikan. Alih-alih 16 minggu yang dijanjikan Zuckerberg, mereka hanya menerima 8 minggu dari gaji pokok.

Twitter

PHK di Twitter dimulai tak lama setelah Elon Musk mengakuisisi platform media sosial itu pada Oktober 2022. Twitter saat itu menyatakan akan memberhentikan lebih dari 3.700 karyawan, atau lebih dari 50 persen tenaga kerjanya. Namun ternyata lebih banyak karyawan berhenti setelah Musk meminta karyawan berkomitmen pada lingkungan kerja yang hardcore.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan akuisisi, perjanjian pesangon yang ada harus dihormati oleh manajemen baru. Tetapi sekelompok karyawan Twitter mengajukan gugatan class action pada November, tak lama setelah PHK dieksekusi, menuduh Twitter memberhentikan mereka karena melanggar undang-undang pemberitahuan PHK California.

Musk sebelumnya mengatakan, karyawan yang di-PHK akan menerima uang pesangon selama tiga bulan. Tetapi beberapa karyawan Twitter mengatakan ketika menerima surat pesangon, mereka hanya ditawari satu bulan pesangon sebagai imbalan atas perjanjian non-disparagement dan pengabaian hak mereka untuk menuntut perusahaan.

Gugatan class action diperbarui segera setelah diajukan dengan tuduhan bahwa Twitter menawarkan setengah dari apa yang telah dijanjikan kepada karyawan yang dipecat. Twitter juga memberhentikan lebih dari 4.000 pekerja kontrak tanpa memberi mereka pemberitahuan sebelumnya.

Editor: Jujuk Ernawati