BPK: Freeport Langgar 2 Aturan soal Lingkungan Hidup

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 19 Maret 2018 - 19:33 WIB
BPK: Freeport Langgar 2 Aturan soal Lingkungan Hidup

Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melanggar dua aturan terkait lingkungan hidup. Pelanggaran berupa penggunaan hutan lindung di luar izin dan pencemaran sungai akibat dibuangnya limbah pabrik secara berlebihan di Papua.

Secara rinci, PTFI telah menggunakan kawasan hutan lindung sekitar 4.535 hektare dalam kegiatan operasional tanpa izin ke pemerintah Indonesia. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU Nomor 19 Tahun 2004.

Kemudian, PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut. Perubahan ekosistem ini menyebabkan pepohonan semakin ke hilir sebagian besar menjadi kering.

Padahal dalam Kontrak Karya PTFI tahun 2013-2015 ditegaskan bahwa perusahaan sesuai UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan suaka alam harus berupaya sungguh sungguh menjaga lingkungan.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, pihaknya telah mempublikasikan hasil audit BPK tentang PTFI selama 333 hari namun sampai detik ini belum ada itikad baik dari perusahaan itu. "Saya ingin mengatakan bahwa PTFI tidak punya good will atas Papua. Mengenai hutan lindung dan sungai tidak ada perbaikan yang dilakukan secara signifikan," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan laporan keuangan negara mengatakan bahwa BPK harus memantau semua temuan terkait PTFI selama 333 hari setelah dipublikasi ke publik ke DPR dan kementerian terkait. BPK dalam menjalankan tugasnya memang harus memantau semua temuan yang harus ditindaklanjuti dan aturan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia.

"Semua peraturan dan regulasi terkait hutan dan suaka alam tidak ada perkecualian semua harus taati aturan itu," tuturnya.

Apalagi akibat kesalahan PTFI, negara harus menanggung kerugian dari perubahan ekosistem yang rusak akibat pembuangan limbah yang berlebihan sebesar Rp185 triliun. Angka tersebut terdiri dari penampungan tailing atau ModADA (Modelling Ajkwa Deposition Area) sebesar Rp10,70 triliun, muara sebesar Rp8,211 triliun, dan laut sebesar Rp166 triliun.

Editor : Ranto Rajagukguk