Indonesia Bakal Dibantu 46 Negara Tagih Wajib Pajak di Luar Negeri

Suryo menuturkan, usulan dalam RUU KUP melalui Pasal baru 20A nantinya akan memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra.

Baca Juga

Sri Mulyani Ungkap Banyak Perusahaan Gunakan Skema Penghindaran Pajak

DJP juga dapat meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal yang akan dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nantinya detail lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ini lah yang coba kita rumuskan dalam RUU KUP karena untuk bantuan penagihan ini sifatnya kita juga mengimplementasikan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,” ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati