Menaker Beberkan Alasan Pembuatan UU Cipta Kerja, Indonesia Punya Bonus Demografi

Giri Hartomo ยท Jumat, 23 Oktober 2020 - 19:10 WIB
Menaker Beberkan Alasan Pembuatan UU Cipta Kerja, Indonesia Punya Bonus Demografi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan alasan alasan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. (Foto: Sindo)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan alasan pembuatan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satu tujuan utamanya adalah transformasi struktural.

Ini dilakukan dengan cara memangkas beberapa regulasi yang selama ini menjadi penghambat dari investasi. 

“Saya kira-kita semua tahu di antara 11 klaster di UU Cipta Kerja beliau menyampaikan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja ini untuk melakukan reformasi struktural,” ujarnya, dalam Manager Forum MNC ke-51 secara virtual, Jumat (23/10/2020). 

Menurut Ida, UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana Indonesia kini memiliki bonus demografi sebagian besar penduduknya berusia produktif atau kerja. 

Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada 197,91 juta penduduk usia kerja. Dari angka tersebut, ada 133,56 juta yang angkatan kerja, 64,35 juta bukan angkatan kerja dan 2,24 huta angkatan kerja baru. 

Jumlah 133,56 juta angkatan kerja ini, 126,51 juta sudah bekerja sedangkan sisanya yakni 7,05 juta sebagai pengangguran. Dari mereka yang sudah bekerja, 89,96 juta pekerja penuh, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 8,14 juta setengan penganggur sehingga jika ditotal ada sekitar 45,84 juta total angkatan kerja yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tapi tidak penuh. 

“UU ini dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi saat ini dan kita ingin keluar dari jebakan negara berpengasilan menengah,” katanya. 

Selain itu, lanjut Ida, UU Cipta Kerja ini juga merupakan instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. Sekaligus juga UU tersebut bisa selaras dengan pemberantasan korupsi dan juga pungli yang kerap terjadi. 

“UU ini instrumen untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. UU ini juga selaras dengan pemberantasan korupsi karena dengan memangkas pada sistem elektronik maka pungutan liar dihilangkan,” katanya.

Editor : Dani Dahwilani