Soal Pajak Bahan Pokok Hingga Jasa Pendidikan, Menkeu: Hanya untuk Kalangan Tertentu

azhfar muhammad ยท Selasa, 14 September 2021 - 17:41:00 WIB
Soal Pajak Bahan Pokok Hingga Jasa Pendidikan, Menkeu: Hanya untuk Kalangan Tertentu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pengenaan pajak atas bahan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan, dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) hanya diterapkan untuk kalangan tertentu.

Menurut dia, meskipun bicara tentang kebutuhan yang sama, ada perbedaan konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok, jasa pendidikan, maupun jasa  kesehatan. 

Khusus untuk bahan pokok, konsumsi masyarakat bisa dari kategori yang sangat basic hingga yang paling sophisticated karena menyangkut tingkat pendapatan yang sangat tinggi.

"Jadi pajak ini dikenakan pada barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan tentu ini nanti akan dibuat kriterianya,” ungkap Menkeu, melalui keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia. Selasa (14/9/2021). 

Dia menjelaskan, untuk jasa kesehatan, pengenaan pajak ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS). Misalnya, jasa klinik kecantikan/estetika dan operasi plastik yang sifatnya nonesensial, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dari kalangan berpenghasilan tinggi.

“Perlakukan ini, juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Sementara untuk jasa pendidikan, pengenaan pajak ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial, dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal ini, lanjutnya, untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain. 

“Jadi pajak dikenakan bagi lembaga pendidikan yang memang mencharge SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan sekolah negeri tentu tidak akan dikenakan pajak dalam skema ini,” tutur Sri Mulyani. 

Dia memaparkan, perubahan materi Undang-Undang PPN menjadi salah satu materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas Pemerintah bersama DPR. 

Sebagai catatan, RUU ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan azas keadilan dan kesetaraan, menguatkan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan.

“Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok jasa pendidikan dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan,” ungkap Menkeu. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda