TOP 5, Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 100.000 dan Kejagung Berhentikan Jaksa yang Foto Bersama Djoko Tjandra

Tuty Ocktaviany ยท Jumat, 31 Juli 2020 - 17:28 WIB

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk perusahaan-perusahaan. Pasalnya, pasien positif covid-19 di Indonesia bertambah 2.040 orang hari ini, Jumat (31/7/2020). Penambahan itu membuat total pasien positif menjadi 108.376 orang.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo melihat masih banyak perkantoran yang menerapkan pola kerja mendekati kondisi normal. Padahal, protokol kesehatan mengharuskan perusahaan menerapkan sistem kerja shift.

"Sejumlah perkantoran berlakukan sistem kerja mendekati normal, ini sudah kita ingatkan agar seluruh perkantoran menaati pembagian kerja dua shift," ujarnya selepas rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Doni menyebut sistem kerja shift ampuh mencegah penularan covid-19. Dia menjelaskan shift pertama seharusnya dimulai pukul 07.00 WIB atau 07.30 sampai 15.00 WIB atau 15.30 dan shift kedua dimulai pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB sampai dengan 18.00 WIB atau 18.30 WIB.

Masih bertambahnya kasus positif di Indonesia, menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Topik ini juga menempati posisi pertama iNews.id TOP 5.

Kemudian posisi kedua, terkait vaksin Covid-19 Sinovac yang masuk uji klinis tahap tiga. PT Bio Farma (Persero) yang ditugaskan menguji vaksin tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah tengah mencari relawan yang ingin mencoba pengujian vaksin Covid-19.

"Mengenai uji klinis tahap tiga yang dilakukan Bio Farma, yang bekerja sama dengan Sinovac dari China. Kemudian juga melakukan penelitian ini bersama-bersama dengan Unpad dan Kemenkes. Jadi, uji klinis tiga dilakukan BUMN Bio Farma sedang mencari relawan yang bersiap menjadi relawan uji klinis untuk tahap tiga," kata Arya di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Dia mengaku sudah mendaftar jadi relawan. Untuk itu, dia mengajak masyarakat luas untuk ikut menjadi relawan uji klinis vaksin Bio Farma.

"Saya juga mengajak masyarakat lainnya untuk jadi relawan, supaya kita bisa berguna untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan begini nantinya vaksin bisa digunakan untuk bangsa kita dan bangsa lain, semoga ini sukses," katanya.

Kemudian pemberhentian oknum jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya sebagai kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), menjadi topik menarik nomor tiga. Keputusan itu diambil terkait foto Pinangki bersama terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra yang viral.

Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020) petang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pinangki diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.

"Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," kata Hari.

Sementara itu, posisi empat terkait posisi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Dia masih bisa menjalankan tugas sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat meskipun divonis bersalah atas tujuh dtuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, serta denda 210 juta ringgit.

Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun mengatakan, Najib masib menjadi anggota parlemen sampai proses bandingnya selesai dan jatuh putusan hukum tetap. Pria 67 tahun itu juga masih bisa menghadiri sidang Dewan Rakyat yang akan berlangsung hingga 27 Agustus.

"Menurut ketentuan Undang-Undang (UU) Federal, statusnya sebagai anggota parlemen belum berubah sampai semua proses banding selesai," kata Azhar, dikutip dari Bernama, Rabu (29/8/2020).

Dia menjelaskan, Pasal 48 Ayat (1) (e) UU Federal menyatakan, seorang anggota parlemen akan didiskualifikasi jika dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara atau denda lebih dari 2.000 ringgit dan tidak mendapat pengampunan.

Lalu, posisi lima soal sosok Eko Margiyono. Dia yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya, dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Besar Harto Karyawan.

Mutasi jabatan ini akan menjadi promosi pangkat bagi Eko. Dengan kata lain, dia bakal menyandang status jenderal bintang tiga alias letjen. Adapun Besar Harto kini dipercaya untuk menjabat Danpussenif Kodiklatad.

Mutasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini dilakukan kepada 181 perwira tinggi dan menengah yang diganti oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Mutasi dan promosi jabatan tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/588/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat diteken Kepala Staf Umum (Kasetum) TNI Brigjen TNI Rusmili dengan tertanda Panglima.

“Memutuskan, menetapkan: Keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam kolom 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru, terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 7,” kata Panglima TNI, dalam salinan SK mutasi, dikutip Selasa (28/7/2020).

Video Editor: Muarif Ramadhan
Cameraman: Andri Setiawan

Editor : Tuty Ocktaviany