AS Setujui UU untuk Menghukum Pejabat China Terlibat Penahanan Muslim Uighur

Anton Suhartono ยท Kamis, 28 Mei 2020 - 07:44 WIB
AS Setujui UU untuk Menghukum Pejabat China Terlibat Penahanan Muslim Uighur

Nancy Pelosi (Foto: AFP)

WASHINGTON, iNews.id - Kongres AS menyetujui pemberian sanksi kepada para pejabat China atas tuduhan keterlibatan mereka dalam melakukan penahanan massal terhadap muslim etnis Uighur.

Hampir semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS memberikan dukungan disahkannya UU Hak Asasi Manusia (HAM) Uighur, kecuali satu orang.

Kelompok-kelompok HAM internasional mengungkap, sedikitnya 1 juta warga muslim Uighur dan etnis lainnya di Xinjiang ditahan di kamp-kamp, menjalani pencucian otak sehingga mereka tak bisa menjalankan kewajiban agama.

"Jika Amerika tidak berbicara untuk menentang (pelanggaran) HAM di China  karena kepentingan komersial, maka kami kehilangan semua otoritas moral untuk berbicara tentang pelanggaran HAM di mana pun di dunia," kata Ketua DPR, Nancy Pelosi, dikutip dari AFP, Kamis (28/5/2020).

Partai Republik dan Demokrat di DPR kali ini satu suara. Pemimpin Komite urusan Luar Negeri Republik, Michael McCaul, menyebut ada tindakan genosida budaya yang disponsori negara di Xinjiang.

“(China) Berusaha mengapus seluruh budaya hanya karena tidak sesuai dengan apa yang oleh Partai Komunis dianggap sebagai 'China'. Kami tidak akan tinggal diam dan membiarkan ini berlanjut,” kata McCaul.

Di bawah UU HAM Uighur, pemerintahan Presiden Donald Trump dapat menunjuk pejabat China yang bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelecehan terhadap warga Uighur serta kelompok minoritas lainnya.

Otoritas AS kemudian membekukan aset apa pun yang mereka miliki serta melarang mereka masuk Negeri Paman Sam.

UU itu secara khusus menyebut nama Ketua Partai Komunis China di Xinjiang, Chen Quanguo.

Sementara itu China pada awalnya menepis telah menahan muslim Uighur serta etnis lainnya. Namun mereka menggunakan istilah pusat pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah radikalisme Islam.

Editor : Anton Suhartono