Cara China Tekan Populasi Muslim: Larang Perempuan Uighur Hamil hingga Aborsi Paksa

Ahmad Islamy Jamil ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 10:35 WIB
Cara China Tekan Populasi Muslim: Larang Perempuan Uighur Hamil hingga Aborsi Paksa

Masyarakat Uighur. (Foto: AFP)

URUMQI, iNews.id – Pemerintah China mengambil langkah-langkah drastis untuk memangkas tingkat kelahiran di kalangan Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Kebijakan tersebut sebagai bagian dari kampanye besar-besaran Beijing untuk menahan laju populasi umat Islam di negeri tirai bambu.

Sementara, pada saat yang sama, rezim komunis China juga mendorong sebagian warga Han—yang menjadi kelompok mayoritas di negara itu—untuk memiliki lebih banyak anak. Kampanye Beijing selama empat tahun terakhir di wilayah Xinjiang, secara nyata mengarah pada yang oleh para ahli disebut dengan “genosida demografis” (pembunuhan massal secara berencana terhadap suatu kelompok etnik).

Praktik pengendalian kelahiran secara paksa di kalangan warga etnik Uighur itu berlangsung dalam skala yang jauh lebih luas dan sistematis daripada yang diketahui publik internasional sebelumnya. Hal itu terungkap lewat liputan investigasi AP berdasarkan statistik pemerintah, dokumen-dokumen negara, dan; wawancara dengan 30 mantan tahanan, anggota keluarga, dan para mantan instruktur di kamp tahanan Uighur.

China secara teratur mewajibkan para perempuan dari kelompok minoritas untuk mengikuti tes kehamilan; memaksa mereka menggunakan alat kontrasepsi atau melakukan sterilisasi (pemandulan). Tak cukup sampai di situ, China bahkan menyuruh ratusan ribu perempuan Uighur untuk melakukan aborsi alias menggugurkan janin yang mereka kandung, demikian hasil wawancara dan data yang diperoleh AP menunjukkan.

Meskipun penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan sterilisasi telah menurun secara nasional di China, faktanya penggunaan AKDR justru meningkat tajam di Xinjiang. Yang membuatnya semakin parah, langkah-langkah pengendalian populasi itu juga didukung oleh penahanan massal terhadap orang-orang Uighur, baik sebagai ancaman maupun sebagai hukuman karena tidak mematuhi pemerintah.

Orang Uighur yang dianggap “memiliki terlalu banyak anak” bakal dikirim ke kamp-kamp penahanan. “Para orang dengan tiga anak atau lebih, ditangkap atau direnggut dari keluarga mereka, kecuali mereka dapat membayar denda dalam jumlah besar,” ungkap AP dalam laporan yang dipublikasikan, Senin (29/6/2020).

Seperti yang dialami Gulnar Omirzakh, seorang perempuan Kazakh kelahiran China yang suaminya kini ditahan di kamp konsentrasi Uighur. Setelah dia memiliki anak ketiga, Pemerintah China memerintahkannya untuk memasang AKDR.

Dua tahun kemudian, pada Januari 2018, empat tentara Tiongkok yang menyamar mengetuk pintu rumahnya. Mereka memberi Omirzakh, meminta perempuan itu untuk membayar denda sebesar Rp38,6 juta karena memiliki lebih dari dua anak. Denda itu harus dilunasi dalam waktu tiga hari.

Jika Omirzakh tidak membayar denda tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, tentara-tentara China itu memperingatkan, dia akan bergabung dengan suaminya dan jutaan warga etnik minoritas lainnya yang dikurung di kamp-kamp pengasingan.

“Mencegah orang-orang memiliki anak adalah kesalahan. Mereka (Pemerintah China) ingin menghancurkan kami sebagai manusia,” kata Omirzakh yang kini telah melarikan diri ke Kazakhstan.

Tingkat kelahiran di sebagian besar wilayah Uighur di Hotan dan Kashgar merosot lebih dari 60 persen dari 2015 hingga 2018. Itu adalah angka tahun terakhir yang tercatat dalam statistik pemerintah setempat.

Para perempuan Uighur yang pernah menjadi tahanan kamp pengasingan mengatakan, mereka diberikan suntikan untuk menghentikan menstruasi mereka. Para perempuan itu juga diberi obat yang menyebabkan pendarahan yang tidak biasa, sesuai dengan efek obat-obatan KB.

Anggaran ratusan juta dolar yang digelontorkan rezim komunis Tiongkok untuk pengadaan alat kontrasepsi telah mengubah Xinjiang, dari salah satu daerah dengan pertumbuhan penduduk tercepat di China kini menjadi salah satu yang paling lambat hanya. Itu semua dilakukan Beijing hanya dalam beberapa tahun, menurut penelitian terbaru yang diperoleh AP dari pakar China, Adrian Zenz.

“Ini adalah bagian dari kampanye kontrol (populasi) yang lebih luas untuk menaklukkan Bangsa Uighur,” kata Zenz.

Kementerian Luar Negeri China dan Pemerintah Xinjiang hingga sekarang belum menanggapi laporan investigasi AP itu.

Editor : Ahmad Islamy Jamil